Berandamedia.com – Gerakan Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (GAMRUD) kembali menyuarakan aspirasi rakyat melalui forum buka puasa bersama yang digelar di Pujasega Resto Garut Otista, pada Minggu (23/3/2025).

Acara ini menjadi momentum bagi GAMRUD untuk menyampaikan "SEPULTURA" (Sepuluh Tuntutan Rakyat), sebuah manifesto yang mereka harapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan Kabupaten Garut yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah aktivis, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kebijakan publik di Garut.

Salah satu tokoh yang turut hadir adalah Ateng Sujana, seorang aktivis reformasi 98 yang pernah menjadi Danlap (Komandan Lapangan) saat kejatuhan Presiden Soeharto.

Dalam pernyataannya, Ateng menekankan pentingnya suara rakyat sebagai dasar dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

"Kami tidak membawa kepentingan kelompok tertentu, hanya suara rakyat yang harus didengar dan diperjuangkan," ujar Ateng Sujana di hadapan peserta diskusi.

Sementara itu, Sekretaris GAMRUD, Achmad Sugianto, memaparkan satu per satu tuntutan yang terangkum dalam "SEPULTURA". Menurutnya, tuntutan ini lahir dari kondisi sosial ekonomi di Garut yang masih jauh dari kata ideal.

10 Tuntutan "SEPULTURA" GAMRUD

1. Jaminan Kesehatan untuk Rakyat
   GAMRUD menuntut peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga miskin dan rentan. Mereka menyoroti pentingnya optimalisasi layanan BPJS serta peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.

2. Jaminan Ketenagakerjaan untuk Rakyat
   Tuntutan ini mencakup penciptaan lapangan kerja layak, perlindungan hak pekerja, serta kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja lokal. GAMRUD juga mendesak evaluasi atas dampak kebijakan UU Cipta Kerja yang dianggap belum sepenuhnya menguntungkan pekerja.

3. Pemerataan Fasilitas Pendidikan serta Pendidikan Gratis
   GAMRUD menuntut pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan, serta program pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Mereka juga mengkritik biaya pendidikan yang masih menjadi beban bagi banyak keluarga di Garut.

4. Pendidikan, Pelatihan, dan Permodalan UMKM
   Untuk mendorong ekonomi rakyat, GAMRUD mendesak pemerintah daerah agar memberikan akses pelatihan, pendampingan, dan permodalan yang lebih mudah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

5. Tanah dan Modal Pertanian untuk Petani
   Akses terhadap tanah dan modal bagi petani menjadi salah satu tuntutan utama. GAMRUD mengkritik maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan tanpa solusi bagi petani yang terdampak.

6. Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   GAMRUD menyoroti isu lingkungan, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa di Garut. Mereka mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menangani permasalahan ini.

7. Reformasi Birokrasi dan Penataan SOTK
   Reformasi birokrasi dan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang lebih profesional menjadi tuntutan GAMRUD dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

8. Jaminan Perumahan bagi Warga Miskin
   GAMRUD meminta pemerintah menyediakan perumahan layak bagi masyarakat miskin dan mengatasi permasalahan pemukiman kumuh.

9. Subsidi Beasiswa dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
   GAMRUD menuntut pemerintah daerah agar memberikan subsidi beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut yang masih tertinggal dibanding daerah lain di Jawa Barat.

10. Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberdayaan Terintegrasi
    Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan serta kebijakan pemberdayaan yang lebih terintegrasi menjadi tuntutan terakhir dalam "SEPULTURA". GAMRUD menyoroti tingginya angka kekerasan berbasis gender yang masih marak di Garut.

GAMRUD Desak Implementasi dalam SIPD Garut

GAMRUD berharap agar "SEPULTURA" tidak hanya menjadi wacana tahunan, tetapi benar-benar masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut.

"Kami akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah agar benar-benar berpihak pada rakyat," tegas Achmad Sugianto.

Forum ini ditutup dengan sesi diskusi terbuka, di mana berbagai pihak menyampaikan pandangan dan masukan terkait tuntutan yang diajukan. Sejumlah aktivis dan akademisi yang hadir menilai bahwa realisasi "SEPULTURA" membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik.

Akankah "SEPULTURA" Menjadi Kenyataan?

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pertanyaan besar yang muncul adalah: Apakah tuntutan ini akan diakomodasi atau sekadar menjadi ritual tahunan?

Sejarah menunjukkan bahwa janji reformasi sering kali menghadapi hambatan birokrasi, kepentingan politik, dan keterbatasan anggaran. Namun, GAMRUD tetap optimis bahwa aspirasi rakyat harus terus diperjuangkan.

Akankah "SEPULTURA" benar-benar diwujudkan oleh pemerintah daerah? Ataukah ini hanya menjadi daftar resolusi tahunan yang segera terlupakan setelah lebaran?

Waktu yang akan menjawab. (*)